SELAMAT DATANG DI WEB BANK PADMA
Kategori

Hadapi Tantangan, BPR Didorong Tingkatkan Layanan Digital

image

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mendorong seluruh anggotanya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meningkatkan layanan digital.

selengkapnya...

Fri, 7 Dec 2018 @10:29

Perbarindo Prediksi BPR di Tahun Politik Tumbuh 12%

image

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto memprediksi pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 2018 akan mencapai 10 persen sampai 12 persen, atau naik dibanding tahun 2017 yang hanya 9-10 persen.

“Data terkini memang belum kami pegang namun tahun 2017 pertumbuhan ada di kisaran 9 sampai 10 persen, itu secara overall baik aset sampai kredit. Dan tahun 2018 akan naik menjadi 10-12 persen,” kata Joko di Surabaya, kemarin.

Joko usai penandatangan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di salah satu hotel di Surabaya optimisitis pertumbuhan BPR akan tetap ada meski pada 2018 merupakan tahun politik, karena BPR masih dibutuhkan masyarakat. Ia mengatakan untuk sektor kredit yang kini menjadi prioritas keberadaan BPR masih perlu adanya beberapa perbaikan, meski tercatat tumbuh 7 persen.

"Tahun 2018 merupakan tahun politik, tapi masih ada peluang dan tantangan sehingga bisa berkembang normal dan kami optimistis bisa tumbuh dengan baik," katanya.

Terkait dana pihak ketiga (DPK), Joko mencatat pada 2017 masih tumbuh sekitar 10-12 persen, dan sektor yang berpotensi menjadi sasaran kredit BPR adalah perdagangan. "Perdagangan permintaannya paling tinggi, dan akan tetap mendominasi pada 2018, karena sektor itu lebih dinamis serta mampu melalui dinamika ekonomi di Indonesia," katanya.

Berdasarkan catatan Perbarindo, sektor perdagangan pada 2017 mendominasi sebesar 46 persen, sisanya ada pada pertanian, peternakan, industri kecil, seperti home industri, jasa dan pelayanan. Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua DPD Perbarindo Sumatera Utara Syafruddin Siregar menyampaikan bahwa pemerintah khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum berpihak pada perkembangan industri BPR dan BPRS. Hal ini terlihat dari belum adanya undang-undang yang dikhususkan mengatur industri tersebut.

Ia mengatakan, industri BPR berharap ada keberpihakan dari negara terhadap perkembangan industri BPR dan BPRS di Indonesia yang selama ini dirasa kurang mendapatkan perhatian. Maka dari itu, sudah saatnya BPR memiliki undang-undangnya sendiri. “BPR adalah salah satu bank yang konsen untuk melayani UKM dan mengembangkan potensi perekonomian daerah serta bank yang memberdayakan putera-puteri daerah karena dengan UU yang ada sekarang ini kurang berpihak kepada BPR,” jelasnya.

Dia mengatakan, salah satu kebijakan yang dirasakan kurang berpihak kepada industri BPR salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menempatkan kas daerah pada bank umum. Padahal, sejumlah BPR statusnya adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

"PP No.39/2007 seolah-olah mengkebiri BPR. Masak pemda punya BPR, tapi enggak boleh menempatkan dananya di BPR? Kami ingin PP ini dicabut,” tegas Ketua DPD Perbarindo Jawa Tengah Dadi Sumarsana, kepada Maruarar. Selain terkait pengelolaan dana daerah, industri BPR juga berharap dapat dilibatkan dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah di daerah melalui skema sindikasi.

Menanggapi masukan dari industri, Anggota Komisi XI DPR RI dari PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, memang diperlukan aturan main yang adil bagi BPR yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan memiliki roh untuk mendukung perkembangan UKM dan perekonomian nasional. "Kalau mereka (BPR) dilepaskan sendiri di lapangan yang terbuka sepenuhnya tentu tidak mudah untuk bertahan. Bukan hanya keberpihakan, tapi yang mau diberpihaki itu juga harus menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh," tegas Maruarar.

Terkait dengan permintaan dibuatnya UU BPR, Maruarar mengatakan, kebijakan tidak boleh keluar dari rohnya, jangan terlalu banyak aturan yang justru memperpanjang birokrasi. “Logikanya, jangan di bidang perbankan malah dipersulit sementara masyarakat yang memiliki akses ke bank masih sangat sedikit sekali. Harus dipermudah, dipercepat, dan dipermurah. Tapi, di sisi lain BPR-nya harus tanggung jawab,” tegasnya.

 

sumber :economy.okezone.com

Tue, 30 Jan 2018 @10:21

TelkomSigma Raih Penghargaan Perusahaan Disruptor Terbaik 2017

CEO TelkomSigma, Judi Achmadi (kiri), meraih The Best CMO Corporate Branding & Marketing Performance di ajang BUMN Brand & Marketign Award 2017. 

Mendekati penghujung 2017, TelkomSigma berhasil menyabet gelar perusahaan disruptor terbaik (The Best Disruptor Company) kategori anak perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Branding & Marketing Award 2017.

Keberhasilan anak usaha Telkom ini tak lepas dalam upayanya mengembangkan strategi pembangunan infrastruktur berbasis digital di Indonesia.

Adapun gelar diberikan karena TelkomSigma juga dianggap berhasil mengaplikasikan konsep 'disruptive' dalam mencetak para ahli di bidang Teknologi Informasi (TI). Para ahli ini sekarang bahkan telah menjadi pemimpin di beberapa perusahaan besar di Indonesia

"Ke depannya kami akan lebih banyak melahirkan layanan dan solusi yang inovatif dan menjawab kebutuhan berbagai industri di Indonesia serta berusaha survive dengan menggunakan disruption mindset concept," ujar CEO TelkomSigma Judi Achmadi.

Gagasan-gagasan disrupsi teknologi yang telah digeber antara lain seperti implementasi e-ticketinguntuk PT KAI, serta aplikasi perizinan online untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Selain itu, perusahaan juga berupaya mendukung berbagai kota di Indonesia untuk menjadi Smart City.

Perusahaan mengklaim, saat ini telah merambah banyak industri. Layanan dan solusi teknologi yang diberikan ke beberapa industri meliputi perbankan, komunikasi dan media, konstruksi dan properti, pariwisata, edukasi, finansial dan asuransi.

Tak sampai di situ, industri lainnya pun termasuk agribisnis dan manufaktur, transportasi, kesehatan, sumber daya dan energi, maritim dan logistik, distribusi dan perdagangan, informasi dan bisnis, pemerintahan, Usaha Kecil Menengah (UKM), wholesale, hingga ritel.

Langkah TelkomSigma menjadi perusahaan disruptor terbaik juga tak lepas dari aset mereka yang paling utama, yakni sumber daya manusia. Perusahaan optimistis, aset tersebut akan berhasil mengimplementasikan solusi yang ditawarkan di dalam era disrupsi seperti sekarang ini.

Wed, 17 Jan 2018 @10:05

Cara Perbankan Genjot Bisnis Lewat Digitalisasi

Semua sektor ekonomi saat ini dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap digitalisasi agar bisa terus bersaing. Di sektor perbankan, digitalisasi juga sangat penting untuk menggenjot layanan dan jumlah nasabah.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan, pesrseroan sudah melakukan berbagai inovasi dalam menghadapi perkembangan zaman ini sejak 2015. Digital banking menurutnya menjadi salah satu solusi yang perlu dioptimalkan fungsinya, terutama ke nasabah dari generasi millennial

“Digital Banking kini mutlak dikembangkan oleh perbankan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi namun juga menggaet nasabah baru, terutama kids zaman now, yaitu para millennial karena mereka menyukai serba instant dan simple,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono dalam keterangan resminya, Selasa (31/10/2017).

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, BTN meluncurkan Digital lounge yang kini diubah menjadi smart branch, kemudian merilis Digital Solution, yakni aplikasi perbankan untuk ponsel pintar selain internet banking BTN. Aplikasi yang diunduh lewat playstore/appstore menjadi pilihan nasabah, terutama millenial.

“Frekuensi penggunaan aplikasi perbankan oleh golongan millennial semakin meningkat seiring bertambahnya fitur transaksi karena mereka menyukai fitur yang mempermudah aktivitas mereka baik untuk bekerja atau sekadar hiburan. Mereka ini menjadi sasaran perbankan karena kelak akan  menyumbang pendapatan terbesar bagi industri perbankan setidaknya dalam satu dekade mendatang,” kata Maryono.

 

Maryono menambahkan, makin pesatnya perkembangan digital banking juga manambah efisiensi bagi sejumlah perusahaan termasuk Bank, misalnya penurunan jumlah cabang, hingga SDM. Sehingga di era digital, korporasi membutuhkan SDM yang inovatif,mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan menambah kemampuan yang bisa mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat.   

“Untuk itu, BTN mencoba membantu mahasiswa dengan membuka sejumlah titik BTN zone di beberapa perguruan tinggi, yang tujuannya mengenalkan digital banking di perbankan,” kata Maryono

Wed, 17 Jan 2018 @10:00

Masuk Era Digitalisasi, Perbankan Andalkan Peran Kaum Millenial

Indonesia punya keuntungan dari sisi demografi (bonus demografi) karena mayoritas populasi diisi generasi muda produktif. Kaum muda atau yang biasa disebut millenial, kini millenial menjadi tumpuan pembangunan dan pertumbuhan.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Maryono mengatakan, peran millenial juga dibutuhkan untuk perkembangan perbankan. Era digitalisasi perbankan di pasar global membutuhkan peran serta anak muda dan mahasiswa untuk memenangkan persaingan.

Maryono mengatakan saat ini, digitalisasi sudah memasuki seluruh sendi bisnis, termasuk sektor perbankan. Asean Economic Community merupakan tantangan yang harus dihadapi perbankan Indonesia.

"Sepuluh atau dua puluh tahun lalu, transaksi perbankan harus di bank. Kemudian berkembang kartu ATM. Dengan kartu, transaksi tarik rekening atau menabung tanpa harus ke kantor bank," katanya di saat memberikan kuliah di depan ribuan mahasiswa Universitas Negeri Medan Jumat (27/10) di Medan, Sumatera Utara dengan tema "Prospek dan Tantangan Perbankan di era digitalisasi" dalam keterangan resminya.

Era digitalisasi menurut Maryono, bisa dianggap sebagai berkah bagi industri perbankan karena secara operasional perbankan bisa lebih irit atau efisien. 

Termasuk fintech yang sudah menjadi isu global masuk ke dalam situasi bisnis yang menjadi tantangan bank untuk dapat beradaptasi. Hal ini diikuti pula oleh seretnya dana pihak ketiga di mana bank mulai berlomba mencari dana murah dari masyarakat.

Oleh karena itu BTN saat ini mulai menyasar lingkungan kampus sebagai basis milenial untuk menjadi salah satu obyek pengembangan bisnis sekaligus dalam rangka mencari dan menyiapkan SDM handal sebagai entepreneur muda untuk turut berperan dalam membangun bangsa.

"Kami akan membangun kampus dengan konsep BTN Zone di mana seluruh layanan kampus dan mahasiswa dalam belajar di lingkungan kampus akan dapat diakses dengan sistem layanan perbankan. Proyek BTN Zone ini akan kami kembangkan pada kampus di seluruh Indonesia yang sudah bekerjasama dengan Bank BTN, katanya.

"Sebagai bank yang fokus di pembiayaan perumahan, BTN menyatakan siap dalam menghadapi kondisi itu. BTN tetap konsisten mendukung program Pembangunan Sejuta Rumah yang digariskan Presiden Joko Widodo," tambah Maryono.

Wed, 17 Jan 2018 @09:59

OJK Terbitkan Aturan buat Pengusaha Terimbas Letusan Gunung Agung

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera menerbitkan kebijakan relaksasi bidang keuangan dan perbankan, khususnya di wilayah Bali yang terkena dampak letusan Gunung Agung. Kebijakan ini dikeluarkan untuk merespons banyaknya debitor yang kesulitan membayar atau melunasi pinjaman.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini OJK sedang mengidentifikasi kebutuhan perumusan kebijakan terkait dampak meningkatnya aktivitas Gunung Agung untuk penanganan debitur dan perbankan.

Wimboh menambahkan, OJK sudah memiliki aturan untuk menyikapi dampak atas kondisi daerah yang terkena bencana alam, termasuk di kawasan sekitar Gunung Agung, Bali. Pengurus Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menunjukkan data adanya penurunan okupansi hotel sekitar 20 persen.

“OJK mengantisipasi dampak lanjutan karena banyak debitur yang tidak bisa kembali berusaha karena adanya travel warning yang membuat kedatangan wisatawan berkurang,” kata Wimboh dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Wimboh lebih jauh menjelaskan, perbankan di Bali, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Mantap, dan Perbarindo melaporkan bahwa kondisi kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) masih terjaga dalam tiga bulan ini.

Namun, terhadap debitur yang terdampak langsung beberapa bank telah melakukan restrukturisasi baik yang diatur dalam aturan internal bank maupun aturan OJK.

“OJK mengantisipasi hal ini dengan kebijakan yang terukur menjaga ekonomi Bali agar kondusif, terutama karena ketergantungan dari sektor pariwisata,” ujar Wimboh.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Bali I Ketut Sudikerta mengungkapkan, pemerintah daerah terus berupaya mengikis persepsi negatif di media sosial bahwa seluruh Bali terkena dampak letusan Gunung Agung. Hal ini pun dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkunjung ke Bali baru-baru ini.

Setelah kunjungan Jokowi, Sudikerta mengklaim telah terjadi peningkatan okupansi hotel pada liburan Natal dan akhir tahun ini.

"Kondisi ini menghidupkan ekonomi masyarakat Bali. Perhotelan, restoran, penyewaan mobil, tour guide, pedagang asongan, dan suvenir merasakan kembali denyut kehidupan setelah penutupan bandara Ngurah Rai beberapa waktu lalu," tegasnya.

Liputan6.com

Thu, 11 Jan 2018 @08:42

OJK Pastikan Modal Perbankan Masih Kuat

Industri jasa keuangan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2017. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat menghadiri penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (29/12/2017).

Wimboh mengatakan, permodalan sektor perbankan masih kuat sehingga masih sanggup memberikan pembiayaan pada sektor riil.

"Sektor keuangan kita cukup stabil, karena permodalan perbankan cukup tinggi rasionya 23 persen, padahal minimnya hanya 12 persen. Sehingga kita masih punya room bagi sektor perbankan untuk memberikan injeksi lagi ke riil melalui pembiayaan," kata dia.

Wimboh melanjutkan, kepercayaan investor terhadap Indonesia terus menguat. Hal itu ditunjukan dari beberapa indikator.

Lanjut Wimboh, itu terlihat dari rangking kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) yang terus meningkat. Kemudian, terlihat dari tingginya permintaan saat penerbitan Komodo Bond yakni surat utang global dengan denominasi rupiah.

"Kemarin kita juga listing Komodo Bond yang pertama dalam sejarah Indonesia dan oversubscribed," ujar dia.

Tak sekadar itu, IHSG juga terus bergeraka positif. Bahkan, IHSG terus menembus rekor. "IHSG terus meningkat di luar dugaan 6.300 ini paling tinggi dalam sejarah Indonesia," tukas dia.

 

Liputan6.com

Wed, 10 Jan 2018 @13:57

LPS Klaim Perbankan RI Tetap Tangguh di Tengah Ekonomi Melambat

 (LPS) menyatakan kondisi perbankan di Indonesia tidak terpengaruh dengan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal I 2015. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen pada kuartal I 2015.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Heru Budiargo‎ mengungkapkan ketahanan perbankan tersebut dibuktikan dengan masih baiknya kinerja perbankan sampai saat ini. Hal itu terlihat dari rasio kecukupan modal bank dan rasio kredit macet.

"Kami juga melihat daya tahan perbankan dan fundamental ekonomi relatif baik. Kalau CAR perbankan masih di level 20,5 persen, itu bagus sekali, NPL gross di kisaran 2,45 persen, NPL bersih hanya 1,42 persen, jadi cadangannya juga cukup dan baik sekali," kata Heru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Tak hanya itu, indikasi kinerja perbankan lainnya juga dilihat dari angka Loan to Deposit Ratio(LDR) atau rasio penyaluran kredit terhadap sumber penerimaan dana yang tidak melampaui 90 persen. Selain itu biaya operasional perbankan juga relatif terjaga di kisaran 79 persen.

Heru yakin seiring optimisme Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran pemerintah membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi secara umumnya dan khusus terhadap perbankan .

"Jadi kami hanya menyampaikan analisa kami sejauh ini tidak ada dampak yang signifikan, tidak ada bank-bank yang bermasalah secara khusus akibat dari tekanan eksternal dan perekonomian kita," tegas Heru.

Namun demikian dirinya tidak memungkiri ada beberapa bank yang telah dilikuidasi atau pun dicabut izinnya oleh LPS. Namun begitu hal itu lebih disebabkan oleh moral hazardbukan karena dampak pelemahan ekonomi. (Yas/Ahm)

Mon, 17 Oct 2016 @15:03

Begini Efek Tax Amnesty untuk Kinerja Kredit Bank

Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta,(4/11/2015). Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan pembahasan enam beleid sudah final karena tidak ada lagi perdebatan dari segi substansi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

selengkapnya...

Mon, 17 Oct 2016 @15:01

OJK: Perbankan Sulit Capai Pertumbuhan Kredit 14 Persen

Pertumbuhan kredit bank semester I 2016 diperkirakan masih di bawah Rencana Bisnis Bank (RBB) awal tahun sebesar 14 persen. Pasalnya, bank-bank besar diperkirakan sulit menembus pertumbuhan kredit 14 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, ‎pertumbuhan kredit bank-bank besar relatif masih di bawah 14 persen. Kemungkinan, bank-bank tersebut melakukan revisi RBB.

"RBB kita sampai 14 persen. Menurut saya masih terlalu berat walaupun beberapa bank bisa capai. Tapi pada umumnya bank-bank besat relatif di bawah 14 persen. Kemungkinan bank-bank besar akan revisi," kata dia di Gedung OJK Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Namun, dia menuturkan, tren perbaikan pertumbuhan kredit sudah mulai terlihat. Dia mengatakan, perbaikan tersebut sejalan dengan perbaikan dari segi fundamental perekonomian.

Terlihat, lanjut Muliaman, banyaknya aliran dana asing masuk, penguatan rupiah, serta kenaikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"‎Intinya kondisi fundamental keuangan, industri perbankan, menurut saya dalam keadaan yang baik. Kita berharap kalau confidence terus meningkat terutama karena banyak dana asing masuk, rupiah membaik, indeks melonjak. Akan memberikan environment yang baik untuk pertumbuhan kredit," jelas dia.

Di samping itu, dia bilang rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) terkendali. Dia menuturkan, NPL berada pada angka 2,9 persen.

"Pelemahan itu kan terefleksi dengan demand kredit. Saat ini kredit sudah positif dan mudah-mudahan terus berlanjut. NPL 2,9 persen," tandas dia.

Mon, 17 Oct 2016 @14:58

OJK: Perbankan Sulit Capai Pertumbuhan Kredit 14 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan kredit bank semester I 2016 diperkirakan masih di bawah Rencana Bisnis Bank (RBB) awal tahun sebesar 14 persen. Pasalnya, bank-bank besar diperkirakan sulit menembus pertumbuhan kredit 14 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, ‎pertumbuhan kredit bank-bank besar relatif masih di bawah 14 persen. Kemungkinan, bank-bank tersebut melakukan revisi RBB.

"RBB kita sampai 14 persen. Menurut saya masih terlalu berat walaupun beberapa bank bisa capai. Tapi pada umumnya bank-bank besat relatif di bawah 14 persen. Kemungkinan bank-bank besar akan revisi," kata dia di Gedung OJK Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Namun, dia menuturkan, tren perbaikan pertumbuhan kredit sudah mulai terlihat. Dia mengatakan, perbaikan tersebut sejalan dengan perbaikan dari segi fundamental perekonomian.

Terlihat, lanjut Muliaman, banyaknya aliran dana asing masuk, penguatan rupiah, serta kenaikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"‎Intinya kondisi fundamental keuangan, industri perbankan, menurut saya dalam keadaan yang baik. Kita berharap kalau confidence terus meningkat terutama karena banyak dana asing masuk, rupiah membaik, indeks melonjak. Akan memberikan environment yang baik untuk pertumbuhan kredit," jelas dia.

Di samping itu, dia bilang rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) terkendali. Dia menuturkan, NPL berada pada angka 2,9 persen.

"Pelemahan itu kan terefleksi dengan demand kredit. Saat ini kredit sudah positif dan mudah-mudahan terus berlanjut. NPL 2,9 persen," tandas dia.

Tue, 30 Aug 2016 @16:10

Kinerja Perbankan RI Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan, kondisi perbankan Indonesia secara umum masih dalam kategori sehat dan aman. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa data indikator perbankan yang tercatat menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengungkapkan, secara nasional kinerja perbankan Indonesia sangat bagus. Ditandai dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang berada pada level 21 persen. 

"Rasio kecukupan modal 21 persen oleh perbankan Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia," jelas dia usai Penandatanganan MoU dengan 6 Kantor Akuntan Publik di kantor LPS, Jakarta, Jumat (20/5/2016).

Dari sisi kredit macet (Non Performing Loan/NPL), diakui Fauzi, masih di angka 2,8 persen atau relatif rendah dibanding bantalan permodalan dari bank di Indonesia. 

Indikator lainnya, sambung Mantan Kepala Ekonom Standard Chartered Bank ini, marjin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM), yakni selisih suku bunga deposito atau simpanan dan suku bunga kredit masih di kisaran 5 persen, adalah yang terbaik di Asia dan salah satu yang terbaik di dunia. 

Lanjutnya, return non equity perbankan juga di atas 20 persen masih menunjukkan salah satu yang terbaik di dunia.

"Dengan indikator tersebut, perbankan Indonesia masih sehat. Pertumbuhan ekonomi nasional 5,2-5,3 persen dibanding ekonomi dunia yang diperkirakan hanya tumbuh 3-3,5 persen, masih aman bagi perbankan kita," jelas Fauzi.(Fik/Nrm)

Fri, 12 Aug 2016 @08:41

Lama, Pebisnis Keluhkan Proses Kredit Perbankan

Lama, Pebisnis Keluhkan Proses Kredit Perbankan

Tabanan (Bisnis Bali) – Lamanya proses untuk mendapat pinjaman dana segar di sejumlah perbankan masih menjadi keluhan kalangan pebisnis saat ini. Walau prosesnya lama, permohonan kredit tersebut belum tentu disetujui. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian pengembangan usaha. 

Salah satu pebisnis properti di Tabanan, Ir. Wayan Yogantara, belum lama ini mengungkapan, waktu yang diperlukan kalangan perbankan atas permohonan kredit menjadi salah satu kendala. Karena itu, dia mengimbau perbankan tidak hanya bersaing dalam hal produk, namun juga harus dibarengi dengan kecepatan proses kredit. 

Dia menjelaskan, meski persyaratan administrasi kredit sudah ok , proses kredit masih memerlukan waktu satu hingga dua bulan untuk mendapatkan kepastian pinjaman disetujui atau tidak. 

“Kami pernah mengalami, setelah menunggu lama, baru ada keputusan. Keputusannya permohonan ditolak. Tentu kami memerlukan waktu lagi untuk membuat pengajuan permohonan kredit kembali dari awal,” ujar Ketua BPC Gapensi Tabanan. 

Di tengah ketatnya persaingan lembaga keuangan sekarang ini, katanya, ketepatan waktu menjadi poin penting untuk bisa memenangkan persaingan. Sebab, bila hanya mengandalkan produk, hal itu tidak akan jauh berbeda dengan produk yang ditawarkan di sejumlah kalangan bank umum.

Bagaimana dengan BPR? Dia mengakui, proses di BPR memang lebih cepat. Namun kendala di sana adalah pengenaan suku bunga yang cukup besar dibandingkan bank umum. *man

Fri, 7 Aug 2015 @09:37

BPR Wajib Terapkan GCG

Pertahankan Usaha, BPR Wajib Terapkan GCG

selengkapnya...

Wed, 5 Aug 2015 @11:02

Copyright © 2019 Bank Padma · All Rights Reserved